INFO TALA KAMIS, 13 DESEMBER 2018

Operator Web: Muhammad Asrorri

• ·         Kopi Panas, Sebelum Dingin Urusan Selesai
• ·         Karena Peduli HAM Tala Dapat Penghargaan
• ·         DPUPRP Sosialisasi Permendagri Nomor 116 Tahun 2017
• ·         Pemkab Dan Kejaksaan Teken Kerjasama

Kopi Panas, Sebelum Dingin Urusan Selesai

INFO TALA - Komitmen Pemkab Tanah Laut di bawah pimpinan bupati H.Sukamta dan wakilnya Abdi Rahman, bagi investor yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut di jamin di berikan kemudahan pelayanan kepastian berinvestasi dan perijinan, ibarat kata secangkir minuman kopi yang panas maka sebelum minuman kopi itu dingin maka urusan sudah selesai.

Hal tersebut di utarakan wakil bupati Tala Abdi Rahman, saat menghadiri jamuan makan malam bersama Ikatan Keluarga Alumni Mahasiswa Malang (IKAMM) belum lama tadi di Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang.IKAMM yang alumninya kini terdiri dari pengusaha dan keanggotaannya menyebar sampai ke Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, serta Kabupaten Tanah Laut sendiri tengah mengajukan konsep pembangunan untuk mempercantik gunung Kayangan, karena di yakini gunung Kayangan merupakan ikonnya Kabupaten Tanah Laut.Wakil bupati Tala jelas menyambut baik atas keinginan IKAMM tersebut.Menurut wakil bupati Tala, potensi daerah yang mulai di garap putra daerah, baik dari Tala maupun dari luar, ini sebagai tanda ada partisipasi dan mengharap orang-orang banua yang ingin membangun daerah, dan tawaran tersebut segera di tindak lanjuti.“Pemkab jelas akan fokus, dan perannya sendiri memang kedepan tidak ada kata lain, bagaimana mengefisienkan APBD dari sisi belanja dan memaksimalkan pendapatan, maka skala prioritas adalah harus menarik investor. Makanya dari awal bupati mengatakan investor yang masuk harus di permudah dengan saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada hal yang menjadi ganjalan, dalam bahasa lain dengan standar yang ada ibarat kopi panas sebelum dingin sudah selesai urusan mereka,”kata wabup.Lebih lanjut wabup mengatakan, skala prioritas untuk pengembangan wisata itu memang ada alokasi dana khusus, akan tetapi prioritasnya ada lokasi yang memang ada kaitanya dengan skala prioritas tersebut, sehingga menghindari yang namanya bangun sana bangun sini tanpa konsep.Efek dari adanya pengembangan kepariwisataan pasti ada ke ekonomi masyarakat, salah satunya pengembangan UKM. Di contohkan seperti halnya Kabupaten Badung provinsi Bali dengan wisatanya ia mampu mensubsidi kabupaten lain. Bagi Kabupaten Tanah Laut sendiri kaya akan potensi SDA nya, ada laut, ada gunung, perkebunan, pertanian yang tidak kalah dengan daerah lainnya di pulau Jawa.Menurut wabup pula, panjang garis pantai di Tala 200 km jika di kembangkan maka mungkin satu-satunya di Kalsel daerah yang maju di sektor wisata. Memang harus ada kerjasama di samping harus ada kepiawaian dari Pemerintah Daerah, dan yang di sayangkan di Kalsel ini Kabupaten Tanah Laut tidak masuk dalam destinasi wisata di nasional, padahal kenyataannya setiap tahun kondisi pantai Takisung maupun Batakan selalu macet arus lalu lintas dan berapa ribu orang yang mengunjungi kedua pantai tersebut.Sementara itu H.Iriansyah atau H.Ian salah seorang pengusaha di Tanah Laut menilai, bahwa sudah saatnya gunung Kayangan tersebut di kembangkan, karena selama ini hanya gaungnya saja dan langkah dari IKA…(bazz)

Karena Peduli HAM Tala Dapat Penghargaan

INFO TALA - Kabupaten Tanah Laut meraih penghargaan sebagai kabupaten yang di nilai peduli akan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Piagam penghargaan di serahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly di kantor Kemenkumham Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan kepada bupati Tala H.Sukamta. Moment tersebut juga bersamaan dengan peringatan Hari HAM sedunia, Selasa (12/12/2018) kemarin.Penghargaan tersebut juga menjadi kado bagi Tala yang baru saja memperingati hari jadi ke 53, dan sebagai wujud dari pelaksanaan HAM di Tala.Terkait penghargaan tersebut Kemenkumham menilai Pemerintah Kabupaten Tala telah memberikan hak kesehatan, hak pendidikan, hak kependudukan, hak perempuan dan anak, hak pekerjaan, dan hak keberlangsungan lingkungan.Sementara itu bupati Tala H.Sukamta menjelaskan keberhasilan lewat penghargaan tersebut adalah buah dari kerjasama dan kerja nyata seluruh jajaran Pemkab Tala dengan seluruh stake holder."Penghargaan sejalan dengan pelaksanaan pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat di Tala. Pelayanan dasar berupa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau peningkatan indeks sumber daya manusia, dimana indeks tersebut merupakan kumulatif dari pelayanan kesehatan, pendidikan dan daya saing masyarakat,"kata bupati.Kedepannya bupati berharap, penghargaan menjadi penyemangat bagi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan yang semakin peduli HAM.Penyerahan penghargaan juga turut di hadiri wakil presiden RI Jusuf Kalla.Jusuf Kalla menyampaikan selamat atas penghargaan yang di terima oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia."Penghargaan Peduli HAM memotivasi kepada pemerintah kabupaten/kota agar melaksanakan penghormatan,  pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM di daerah masing-masing,"ujar Wapres. (bazz)

DPUPRP Sosialisasi Permendagri Nomor 116 Tahun 2017

INFO TALA - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Tanah Laut mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 116 tahun 2017 tentang perubahan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) di aula Pencerahan kantor Bappeda, Rabu (12/12/2018).Asisten 2 Setda Tala Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Norhidayat membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Sosialisasi di pimpin langsung oleh Muhardin selaku kepala DPUPRP Tala.Perubahan Sekretariat BKPRD yang semula berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), saat ini menjadi TKPRD berdasarkan Permendagri 116 Tahun 2017. Yang mana sekarang Sekretariat TKPRD berada di  Dinas PUPRP  Kabuapaten Tala, ujar Muhardin.Dalam sosialisasi tersebut, Muhardin juga menjelaskan bahwa kedepan TKPRD yang sebelumnya berbentuk Badan kini berubah menjadi Tim yang artinya kedepan di perlukan team work (kerjasama) dari semua pihak.“Jika nanti banyak yang ingin mengurus izin tata ruang maka akan lebih sering melakukan rapat pertemuan,"tutupnya. (bazz)

Pemkab Dan Kejaksaan Teken Kerjasama

INFO TALA - Kesepakatan bersama atau Memorandum Of Understanding (Mou) dibuat antara Pemkab Tanah Laut dengan pihak Kejaksaan Negeri Pelaihari, Rabu (12/12) kemarin di aula Barakat lantai 2 Setda Tanah Laut. Penanda tanganan dilkukan langsung oleh bupati Tala H.Sukamta dan Kejari Tala Sri Tatmala Wahanani,SH.

Kerjasama itu bertujuan untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan kerjasama lain di bidang hukum. Ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, selain itu pula meliputi kegiatan sebagai nara sumber dalam penyusunan produk hukum daerah dan kebijakan pemerintah daerah serta kerjasama lainnya di bidang hukum. Kesepakatan tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak di tanda tangani.

"Terimakasih karena sudah memberikan kepercayaan," ucap Sri Tatmala Wahanani.

Sementara itu bupati Tala mengatakan, ada persoalan-persoalan yang tidak bisa di tangani oleh  pemerintah sendiri, sehingga di butuhkannya sinergitas dengan Kejaksaan Negeri Pelaihari lewat Mou.Penandatanganan turut di saksikan para kepala SKPD dan pejabat-pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Pelaihari. (bazz)